revolusi wawonii: Berlakunya Hukum Pidana menurut ruang tempat dan waktu

TUGAS : HUKUM PIDANA

Berlakunya Hukum Pidana menurut ruang tempat dan waktu

OLEH :

HARDIANSYAH

FAKULTAS HUKUM

UNUVERSITAS HALUOLEO

KENDARI

2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengentahui dan menganalisa berlakunya Hukum Pidana menurut ruang, tempat dan waktu.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis juga mendapat banyak bantuan dari pihak lain baik secara moral maupun maupun material. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Hukum Pidana merupakan pembimbing utama dalam penyusunan makalah ini.

Penulis berharap semoga makalah ini dapat diterima dengan baik dan dapat berguna bagi seluruh pembaca juga bagi kemajuan pendidikan di negara Indonesia. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Kendari, Maret 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………….………………………………………………(!)

DAFTAR ISI…………………………….……………………………………………..(!!)

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang……………………………………………………………………...

1.2. Masalah……………………………………………………………………………..

1.3. Tujuan Penulisan……………………………………………………………………

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1. Berlakunya Hukum Pidana menurut ruang…………………………………………

2.2. Berlakunya Hukum Pidana Menurut waktu………………………………………..

2.3. Berlakunya Hukum Pidana menurut tempat………………………………………

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan………………………………………………………………………...

3.2. Saran……………………………………………………………………………….

DAFTAR PUTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui Hukum Pidana adalah sebuah aturana-aturan yang mempunyai sangsi kurungan, putusan bebas, putusan pidana dan lepas dari tuntutan pidana. Tindak pidana merupakan penderitaan baik berupa fisik maupun psikis, ialah perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman bathin. Hal ini bukan dirasakan oleh pelaku kajahatnnya saja, akan tetapi semua masyarakat pada umumnya. Untuk itu diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif) kepada pelakunya. Ada beberapa dasar dalam pertimbangan pembalasan ini dilaksanakan, antara lain:
1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan
Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah aturan yang bersumber

pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui perintah negara sebagai abdi atau wakil

Tuhan di dunia. Keadilan ketuhanan yang dilaksanakan di dunia harus dijalankan

secara mutlak, barangsiapa yang melanggarnya dibalas dengan sanksi yang setimpal.

Pidana merupakan penjelmaan dari keadilan ketuhanan dan harus dijalankan kepada

setiap pelanggaranya. Pandangan ini dianut Thomas van Aquino, Stahl dan Rambonet.

2. Pandangan dari Sudut Etika (de ethische vergelding theorie)
Menurut Immanuel Kant, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana yang merupakan syarat etika. Negara mempunyai hak dan wewenang untuk menjatuhkan pidana yang dituntut oleh etika tersebut. Penjatuhan ini harus tetap dilaksanakan walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat ataupun yang bersangkutan, karen berdasarkan etika.

3. Pandangan Alam Pikiran Dialetika (de dialektische vergeldings theorie)
Pidana harus mutlak adanya sebagai reaksi terhadap setiap kejahatan. Hukum adalah kenyataan (these), bagi siapa yang melanggar hukum berarti mengingkari kenyataanadanya hukum (anthi these). Untuk itu harus diikuti pidana ketidakadilan bagi pelakunya sebagai tegaknya hukum. Menurut Hegel teori ini didasarkan pada alam pikiran dialetika.

4. Pandangan Aesthetica dari Herbart (de Aesthetica theorie)
Teori ini berpangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, mak akan menimbulkan rasa ketidaakpuasan pada masyarakat. Agar masyarakat dapat terpuaskan, dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatahan pidana yang setimpal pada pelakunya, dalam arti sama berat, sama sakit, sama penderitaan yang dialami oleh korban.

5. Pandangan dari Heymans
Didasarkan pada niat pelaku, setip niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepusan, tetapi yang bertentangan tidak perlu diberikan kepuasan (penderitaan yang adil).
Menurut Leo Polak, pandangan ini tidak memberikan balasan, tetapi penderitaan lebih bersifat pencegahan (prefentif).

6. Pandangan dari Kranenburg

Berdasarkan asas keseimbangan, pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, sehingga dalam hukum masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Setiap orang akan mendapatkan keuntungan dan kerugian.
Apabila seseorang melakukan penderitaan kepada orang lain, maka akan seimbang jika ia mendapatkan penderitaan yang sama besar kepada orang lain tersebut.

1.2. Masalah

Adapun masalah dari makalah ini yaitu: Bagaimana berlakunya Huum Pidana

menurut ruang, tempat dan waktu ?.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini yaitu :

· Mengetahui berlakunya Hukum Pidana menurut ruang

· Mengetahui berlakunya Hukum Pidana menurut waktu

· Mengetahui berlakunya Hukum Pidana menurut tempat

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1. Berlakunya Hukum Pidana menurut ruang

A. Pentingnya Teori Pemidanaan

Sebelumnya telah dibahas mengenai hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif. Mengenai teori-teori pemidanaan ini berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mencari dan menerangkan dasar hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hal ini dimaksudkan bahwa negara dalam menjalankan fungsinya menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi seseorang.
Melihat pidana yang diancamkan (Pasal 10 KUHP) apabila telah diterapkan, maka justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentu dalam menjalankan hak pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya dimiliki oleh negara saja, yang berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan ketertiban masyarakatnya. Sehingga dengan tanggung jawab tersebut negara diberi hak dan wewenang melalui alat-alatnya untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.
Mengenai dasar hak dan wewenang negara dalam menjatuhkn dan menjalankan pidana terdapat beberapa teori, antara lain; teori absolute, teori relatif dan teori gabungan.

B. Teori Absolut atau Pembalasan (vergeldings theorien)
Dasar teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidan kepada penjahat yang telah melakukan penyerangan dan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang jelas dilindungi. Sehingga negara harus memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan kejahatan tersebut. Penjatahan pidana yang pada dasarnya adalah penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah mengakibatkan penderitaan kepada orang lain.
Dalam istilah jawa terdapat semboyan “utang pathi nyaur pathi”: membunuh juga harus dibunuh, tangan dibalas dengan tangan, mata balas mata, gigi sama gigi dan lain-lain. Dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 93:

Artinya:

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS. An-Nisa’: 9)

Tindakan pembalasan dalam penjtuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:
1. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat sudah obyektif dari pembalasan

Tindak pidana merupakan penderitaan baik berupa fisik maupun psikis, ialah perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman bathin. Hal ini bukan dirasakan oleh pelaku kajahatnnya saja, akan tetapi semua masyarakat pada umumnya. Untuk itu diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif) kepada pelakunya. Ada beberapa dasar dalam pertimbangan pembalasan ini dilaksanakan, antara lain:

1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan
Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui perintah negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Keadilan ketuhanan yang dilaksanakan di dunia harus dijalankan secara mutlak, barangsiapa yang melanggarnya dibalas dengan sanksi yang setimpal. Pidana merupakan penjelmaan dari keadilan ketuhanan dan harus dijalankan kepada setiap pelanggaranya. Pandangan ini dianut Thomas van Aquino, Stahl dan Rambonet.

3. Pandangan Alam Pikiran Dialetika (de dialektische vergeldings theorie)
Pidana harus mutlak adanya sebagai reaksi terhadap setiap kejahatan. Hukum adalah kenyataan (these), bagi siapa yang melanggar hukum berarti mengingkari kenyataan adanya hukum (anthi these). Untuk itu harus diikuti pidana ketidakadilan bagi pelakunya sebagai tegaknya hukum. Menurut Hegel teori ini didasarkan pada alam pikiran dialetika.

4. Pandangan Aesthetica dari Herbart (de Aesthetica theorie)
Teori ini berpangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan.menimbulkan rasa ketidaakpuasan pada masyarakat. Agar masyarakat dapat terpuaskan, dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatahan pidana yang setimpal pada pelakunya, dalam arti sama berat, sama sakit, sama penderitaan yang dialami oleh korban.

5. Pandangan dari Heymans
Didasarkan pada niat pelaku, setip niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepusan, tetapi yang bertentangan tidak perlu diberikan kepuasan (penderitaan yang adil). Menurut Leo Polak, pandangan ini tidak memberikan balasan, tetapi penderitaan lebih bersifat pencegahan (prefentif).

6. Pandangan dari Kranenburg
Berdasarkan asas keseimbangan, pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, sehingga dalam hukum masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Setiap orang akan mendapatkan keuntungan dan kerugian.
Apabila seseorang melakukan penderitaan kepada orang lain, maka akan seimbang jika ia mendapatkan penderitaan yang sama besar kepada orang lain tersebut.

C. Teori Relatif dan Teori Tujuan (doel theorien)
Teori ini berpokok pada dasar pidana adalah alat untuk menegagkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, sehingga mempunyai tiga sifat, yaitu:
a). Bersifat menakut-nakuti (afschrikking);
b). Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering);
c). Bersifat membinasakan (onschadelijk maken).

Sifat pencegahan dalam teori ini ada dua macam, yaitu:

1.   Teori Pencegahan Umum
          Dalam teori umum, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yng mengalami penderitan sebagai contoh kepada masyarakat agar tidak diikuti langkahnya.
Teori ini dianut oleh negara-negara Eropa Barat sebelum revolusi Perancis (1789-1794), pelaksanaan pemidanaan harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.
Tetapi pemidanaan dengan eksekutif yang kejam ini ditentang banyak orang, misalnya Beccaria (1738-1794), menyatakan hukum pidana harus diatur dan dikodifikasikan secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan pidana dan ancaman yang jelas. Selain itu menghendaki penghapusan pidn yang kejam dan diganti dengan pemidanaan yang memperlihatkan perikemanusiaan, sama beratnya dan ukurannya sesuai apa yang ia lakukan.
          Von Feurbach (1775-1833), menyatakan sifat menakut-nakuti bukanlah penjatahan pidana inkonkrit, tetapi ancaman yang ditentukan dalam UU. Ancaman dan sanksi harus jelas dan pasti dan diketahui oleh khalayak umum sehingga mereka takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman tersebut menimbulkan tekanan dan pengaruh kejiwaan bagi setiap orang, yang menahan orang untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi teori pencegahan umum (teori feuerbach) ini mempunyai beberapa kelemahan antara lain:

a). Penjahat yang telah menjalani hukuman bahkan beberapa kali tidak lagi merasa takut, karena sudah pernah mengalaminya. Bahkan ia merasa terbiasa terhadap sanksi yang terimanya

b). Ancaman yang telah ditetapkan tersebut terkadang tidak sesuai dengan pelanggaran. Ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan bersifat konkret. Antara ancaman dan pidana yang dilakukan terkadang tidak sesuai;

c). Pelaku kejahatan yang kurang mengerti akan hukum atau bodoh, perasaa takut tersebut tidak lagi timbul bahkan tidak sama sekali, sehingga mereka tetap melakukan kejahatan.

Berdasarkan kelemahan ini teori ini menitikberatkan pada penjatahan pidana secara konkret oleh hakim pad pelaku kejahatan, yang dipelopori oleh Muller. Pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam atau ancaman yang berat, melainkan penjatuhan pidananya yang melebihi berat tindak pidannya (inkonkrito), sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Teori Pencegahan Khusus
Tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah kepada orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata

2.2. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu

Asas Legalitas

Pada zaman Romawi kuno, suatu perbuatan dianggap tindak pidana dan

jenis pidananya ditentukan raja, tanpa adanya aturan yang jelas perbuatan

mana yang dianggap tindak pidana dan jenis pidana apa yang diterapkan. Hal

ini dianggap kejam dan sangat bergantung kepada pendapat pribadi raja. Oleh

karena itu, pada saat memuncakknya reaksi terhadap kekuasaan raja yang

absolut, ide asas legalitas dicetuskan oleh Montesqueau tahun 1748 (L’esprit

des Lois) dan J.J. Rousseau tahun 1762 (Du Contract Social) untuk menghindari tindakan sewenang-wenang raja/penguasa terhadap rakyatnya. Asas ini pertama kali disebut dalam Pasal 8 Declaration des droits de L’homme et du citoyen (1789), sebuah undang-undang yang keluar pada tahun pecahnya Revolusi Perancis. Selanjutnya Napoelon Bonaparte memasukkan asas legalitas dalam Pasal 4 Code Penal dan berlanjut pada Pasal 1 WvS Nederland 1881 dan Pasal 1 WvSNI 1918. Pasal 1 (1) KUHP mengatur asas legalitas tersebut sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Anselm von Feuerbach dalam bukunya Lehrbuch des peinlichen Recht (1801) merumuskan asas legalitas dengan “nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali” (tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa undangundang pidana yang mendahului) yang berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dicetuskannya.

Konsekuensi Asas Legalitas Formil

1. Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Konsekuensi:

a. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang

sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.

b. Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

2. Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Konsekuensi: aturan pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif), dasar

pikirannya:

a. menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

b. berhubungan dengan teori paksaan psikis dari Anselem von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya.

Di negara-negara yang menganut faham individualistis asas legalitas ini dipertahankan, sedangkan di negara yang sosialis asas ini banyak yang tidak dianut lagi seperti Soviet yang menghapus sejak tahun 1926.

Asas Legalitas Materiel

Menurut asas legalitas formil di atas, tidak ada perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan dengan aturan pidana. Hal

ini menjadikan masalah, jika menurut hukum adat/masyarakat adat ada sebuah

perbuatan yang menurut mereka kejahatan, namun menurut KUHP bukan

kejahatan (dengan tidak dicantumkan di dalam KUHP).

Oleh karena itu dahulu Pasal 14 (2) UUDS 1950 telah menyebutkan

aturan ini, bahwa asas legalitas meliputi juga aturan hukum tidak tertulis.

Sedangkan di dalam KUHP hanya menggunakan kata-kata “…perundangundangan…”

yang berarti bersifat asas legalitas formil (tertulis).

Dengan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, posisi hukum pidana adat/tidak

tertulis tetap diakui. Hal ini di dasarkan pada:

a. Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt. 1951.

“Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu

perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab HukumPidana Sipil, maka dianggap dengan hukuman yang tidak lebih tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan si terhukum.Bahwa hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas. Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.”

b. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman. “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Dengan demikian, Indonesia yang mengakui hukum yang hidup yang tidak

tertulis. Artinya tidak menganut asas legalitas formil secara mutlak, namun juga

berdasar asas legalitas materiil, yaitu menurut hukum yang hidup/tidak

tertulis/hukum adat. Artinya suatu perbuatan yang menurut hukum yang

hidup/adat dianggap sebagai tindak pidana, walaupun tidak dicantumkan dalam

undang-undang pidana, tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana. Asas ini

berdasar pada Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt. 1951 dan Pasal 27

(1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas.

Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP

Rancangan KUHP memperluas eksistensi hukum tak tertulis sebagai

dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada

persamaannya atau tidak diatur dalam perundang-undangan. Ini untuk mewujudkan asas keseimbangan antara kepentingan individu dengan

kepentingan masyarakat dan antara kepastian hukum dengan keadilan. Pasal 1

(3) Konsep KUHP menyebutkan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tentang asas legalitas formil, pen.) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.”

Asas Temporis Delicti

Pasal 1 ayat (1) di samping mengandung asas legalitas juga mengandung

asas lex temporis delictie yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang

harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Jika terjadi

perubahan perundang-undangan pidana setelah tindak pidana itu dilakukan

maka (Pasal 1 (2)) dipakailah ketentuan yang paling meringankan terdakwa.

Konsep KUHP lebih memperinci perubahan undang-undang pidana

tersebut. Perincian tersebut merupakan hasil perbandingan dengan KUHP

Korea dan Thailand.

Selengkapnya Pasal (3) Konsep KUHP berbunyi:

1. Jika terdapat perubahan undang-undangan sesudah perbuatan dilakukan

atau sesudah tidak dilakukannya perbuatan, maka diterapkan peraturan

perundang-undangan yang paling menguntungkan.

2. Jika setelah putusan pemidanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan tidak lagi merupakan

tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka

narapidana dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.

3. Jika setelah pitisan pemidanaan telah memperolejh kekuatan hukum tetap,

perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan diancam dengan

pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang

baru, maka putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas

pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru

2.3. Berlakunya Hukum Pidana menurut tempatnya

Jika di dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur berlakunya hukum

pidana Indonesia menurut waktu (kapan dilakukannya tindak pidana), maka

selanjutnya yang perlu diketahui adalah dimensi tempat atau dimana berlakunya

hukum pidana Indonesia sekaligus juga terkait dengan bagi siapa hukum pidana itu

diberlakukan.

Kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat ini diatur

dalam Pasal 2 s.d. 9 KUHP yang kemudian dikelompokkan menjadi empat asas,

yaitu asas teritorial, asas personal (nasional aktif), asas perlindungan (nasional

pasif) dan asas universal.

Asas Teritorial atau Asas Wilayah

Asas teritorial mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di

wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas pokok dan dianggap asas yang

paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Memang menjadi

keniscayaan dan logis jika suatu ketentuan hukum suatu negara berlaku di seluruh

wilayah negara itu. Asas teritorial dianut oleh Indonesia dan disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 KUHP. Dalam Pasal 2, yang menjadi patokan adalah wilayah dan tidak

mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana di wilayah itu. Artinya,

siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak

pidana di dalam wilayah negara Indonesia maka diberlakukan hukum pidana

Indonesia.

Berdasar Konvensi Paris 13 Oktober 1919, wilayah Indonesia meliputi tanah

daratan, laut sampai 12 mil dan ruang udara di atasnya. Laut sampai 12 mil diukur

dari titik pantai dari pulau-pulau terluar. Jika berbatasan langsung dengan negara

tetangga yang jaraknya kurang dari 24 mil, maka diambil titik tengah sebagai

batasnya. Yang disebut sebagai wilayah Indonesia adalah wilayah negara Indonesia

sesuai dengan yang dimaksud pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang

meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Wilayah ini kemudian dikukuhkan

dengan UU No. 7 Tahun 1976 yang memasukkan Timor Timur sebagai bagian dari

wilayah Indonesia.

Pasal 3 KUHP kemudian memperluas berlakunya asas teritorial dengan

memandang kendaraan air/perahu (vaartuig) sebagai ruang berlakunya hukum

pidana. Pasal 3 ini tidak memperluas wilayah Indonesia.

Arti harfiyah vaartuig adalah segala sesuatu yang dapat berlayar, yang dapat

bergerak di atas air. Namun berdasarkan hukum internasional, kendaraan air yang

dapat diberlakukan asas teritorial ini adalah kapal perang dan kapal dagang Iaut

terbuka yang diberlakukan ius passagii innoxii (ketentuan yang mengatur suatu

kapal yang lewat secara damai di wilayah laut negara lain).

Semula Pasal 3 KUHP tidak menyebut adanya kapal udara, karena saat KUHP

dibentuk belum dikenal adanya pesawat udara. Namun dengan keluarnya UU

Nomor 4 Tahun 1976 bunyi Pasal 3 ini kemudian diubah menjadi:

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi

setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di

dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas personalitas bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana.

Artinya, hukum pidana suatu negara mengikuti ke manapun warga negaranya.

Dengan demikian, hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga negara

Indonesia ke mana pun ia berada. Dalam KUHP, asas ini diatur dalam Pasal 5 s.d.

7. Pasal 5 ayat (1) ke-1 menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh

orang Indonesia di luar negeri maka diberlakukan hukum pidana Indonesia. Di sini

tidak dipersoalkan apakah tindak pidana tersebut dianggap sebagai kejahatan

menurut hukum pidana negara tempat orang Indonesia itu berada. Karena

dianggap membahayakan kepentingan negara Indonesia, maka sejumlah pasal

dalam Pasal 5 ayat (1) ke-1 tersebut tetap dapat diberlakukan hukum pidana

Indonesia. Pasal 5 ayat (1) ke-2 menentukan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku

bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia melakukan tindak pidana yang

dianggap kejahatan bagi hukum pidana Indonesia dan di luar negeri tempat tindak

pidana dilakukan diancam dengan pidana. Angka ke-2 ini bertujuan agar orang

Indonesia yang melakukan tindak pidana kejahatan di luar negeri dan kemudian

pulang ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri tidak bebas dari pemidanaan.

Namun demikian, negara Indonesia tidak akan menyerahkan warganya diadili di

luar Indonesia. Angka ke-2 ini juga membatasii bahwa yang dapat dipidana adalah yang

masuk kategori kejahatan. Artinya, jika ada orang Indonesia yang melakukan

tindak pidana di luar negeri kemudian pulang sebelum diadili di luar negeri, dan di

Indonesia perbuatannya dianggap sebagai pelanggaran, maka tidak akan diadili di Indonesia.

Ayat (2) dari Pasal 5 memperluas dalam hal penuntutan. Jadi, apabila ada

orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri kemudian melarikan diri

ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, tidak membebaskan dia dari

penuntutan pidana.

Prinsip keseimbangan dalam asas ini ditunjukkan dalam Pasal 6, bahwa jika di

negara tempat dilakukannya tindak pidana tidak diancam dengan pidana mati,

maka ketika warga negara Indonesia itu melarikan diri ke Indonesia, di Indonesia

juga tidak akan dipidana mati.

Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif

Asas perlindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku

bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika perbuatan tersebut

melanggar kepentingan negara yang bersangkutan. Asas tersebut juga

diberlakukan di Indonesia, sehingga hukum pidana Indonesia berlaku bagi tindak

pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan

oleh warga negara Indonesia maupun bukan.

Asas perlindungan ini diatur dalam Pasal 4, 7, dan 8 KUHP, diperluas juga

dengan UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan UU Nomor 7

Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam KUHP, beberapa tindak

pidana yang dikelompokkan ke dalam asas perlndungan adalah:

a. Kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat Presiden (Pasal 104, 106,

107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127, dan 131).

b. Kejahatan tentang merk atau materai yang dikeluarkan oleh pemerinta Indonesia.

c. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas beban Indonesia

d. Kejahatan jabatan (Bab XXVIII Buku II KUHP)

e. Kejahatan pelayaran (Bab XXIX Buku II KUHP).

Tindak pidana-tindak pidana tersebut dianggap menyerang kepentingan

negara. Oleh karena itu, asas ini tidak berlaku jika terjadi pelanggaran terhadap

kepentingan individu/pribadi warga negara di luar negeri.

Asas Universal

Asas ini diberlakukan demi menjaga kepentingan dunia/internasional, yaitu

hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau

bukan, di wilayah negaranya atau di luar negeri. Di sini, hukum pidana

diberlakukan melampaui batas kewilayahan dan personalitas. Siapapun dan di

manapun tindak pidana dilakukan, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan.

Beberapa kejahatan yang dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia

berdasarkan asas universal adalah:

a. Kejahatan mata uang yang dikeluarkan oleh negara tertentu (Pasal 4 sub ke-2

KUHP) yang didasarkan pada Konvensi Jeneva 1929.

b. Kejahatan perampokan/pembajakan di laut/udara (Pasal 4 sub 4 KUHP yang

diperbaharui dengan UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan

Penerbangan) yang didasarkan pada Deklarasi Paris 1858, Konvensi Tokyo

1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971.

Istisna' Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa berlakunya Pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh

pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum Internasional. KUHP tidak

merinci hukum internasional mana yang membatasi pasal-pasal tersebut.

Dengan demikian, aturan ini cukup luas karena dimungkinkan adanya perubahan-

perubahan ketentuan berdasar pada hukum internasional.

Pengecualian yang didasarkan pada hukum internasional ini adalah hak

imunitas atau exterritorialitas. Hak imunitas adalah hak yang dimiliki oleh

seseorang terhadap tuntutan pidana dari negara tempat ia melakukan tindak

pidana. Hak imunitas ini didasarkan pada Perjanjian Wina 1961 yang dapat

diberlakukan bagi:

1. Kepala negara asing dan keluarganya

2. Duta besar negara asing dan keluarganya

3. Anak buah kapal perang negara asing

4. Pasukan negara sahabat yang berada di wilayah negara atas persetujuan

negara yang bersangkutan.

Hukum Pidana Supra Nasional

Hukum pidana supra nasional berarti hukum pidana yang berada di "atas"

hukum pidana nasional. Artinya, jika terjadi suatu kejahatan tertentu tidak akan

diberlakukan dengan hukum pidana nasional suatu negara, akan tetapi

diberlakukan hukum pidana internasional yang didasarkan pada perjanjian-

perjanjian internasional.

Pemberlakukannya didasarkan pada perjanjian internasional ini mirip

dengan asas universal. Namun perbedaannya, dalam asas universal masih

menggunakan hukum pidana suatu negara, sedangkan dalam hukum pidana supra

nasional tidak lagi menggunakan hukum suatu negara, tetapi menggunakan hukum

pidana internasional.

Hukum pidana supra nasional diberlakukan terhadap pelanggaran HAM berat

yang melanggar hukum humaniter (perang) internasional. Tindak pidana-tindak

pidana yang masuk dalam kategori ini kemudian diatur dalam Konvensi Jenewa

1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977, di antaranya:

a. Perlakuan kejam, penyiksaan, penganiayaan, atau pengudungan

b. Serangan membabi buta terhadap penduduk sipil (non combatan)

c. Pembunuhan, perkosaan, kejahatan seksual, perampokan, dll.

Pengadilan internasional yang pernah dibentuk dengan dasar hukum pidana

internasional ini adalah:

a. International Military Tribunal Ad Hoc Nuremberg 1946

b. International Military Tribunal Ad Hoc Tokyo 1948

c. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (UCTY)

d. International Criminal Tribunal for the Rwanda

e. International Criminal Court berdasar Statuta Roma 1998

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat ini diatur

dalam Pasal 2 s.d. 9 KUHP yang kemudian dikelompokkan menjadi empat asas,

yaitu asas teritorial, asas personal (nasional aktif), asas perlindungan (nasional

pasif) dan asas universal. Kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia dapat kita di lihat melalui asas legalitas, asas legalitas materiel, asas legalitas dalam rancangan KUHP dan asas temporis delicti. Melihat pidana yang diancamkan (Pasal 10 KUHP) apabila telah diterapkan, maka justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentu dalam menjalankan hak pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya dimiliki oleh negara saja, yang berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan ketertiban masyarakatnya. Sehingga dengan tanggung jawab tersebut negara diberi hak dan wewenang melalui alat-alatnya untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.
Mengenai dasar hak dan wewenang negara dalam menjatuhkn dan menjalankan pidana terdapat beberapa teori, antara lain; teori absolute, teori relatif dan teori gabungan.

3.2. Saran

Dalam penulisan makala ini masih terdapat banyak kesalahan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis sebagai bahan penyempurnaan makala berikutnya.